Ini Lembaga Negara yang Mengurus Wakaf Uang di Indonesia

Praktik wakaf uang di Indonesia sudah lama eksis. Tidak mengherankan jika kemudian pemerintah membentuk lembaga negara yang mengurus wakaf uang yang secara khusus bakal menjalankan tugasnya demi memaksimalkan manfaat wakaf bagi kemaslahatan umat.

Menyinggung soal lembaga pengurus wakaf, sebenarnya badan negara mana sajakah yang diberikan wewenang untuk mengurusi wakaf uang? Dan apa tugas dari masing-masing lembaga tersebut?

Tugas Utama Badan Negara Pengurus Wakaf Uang

Secara garis besar, pemerintah menunjuk Kementerian Agama sekaligus membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengurus wakaf di Indonesia. Lebih jauh, berikut merupakan tugas dari masing-masing lembaga sebagaimana disebut.

1. Kementerian Agama

Berdasarkan Peraturan MA RI No 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, lembaga negara yang mengurus wakaf uang ini memegang tugas dan wewenang sebagai berikut.

Melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Kementerian Agama akan menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang yang dilakukan wakif.

Menerima laporan keuangan wakaf uang dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yang meliputi nilai wakaf, jumlah wakaf, nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, serta rekam buku setiap akhir tahun. Umumnya, menteri akan menerima laporan tersebut dari Direktur Jenderal dengan tembusan pada BWI.

Direktur Jenderal sebagai perwakilan Menteri akan melakukan pengawasan terhadap praktik wakaf uang yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Memberikan sanksi administratif kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, sanksi bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU.

Menteri bisa menunjuk Akuntan Publik untuk keperluan pemeriksaan kembali laporan keuangan wakaf uang sebagaimana data yang diserahkan oleh LKS-PWU.

2. Badan Wakaf Indonesia

Secara umum, BWI adalah badan negara independen yang mengurusi pengembangan wakaf di Indonesia. Pembentukan lembaga negara ini bukan dimaksudkan untuk mengambil alih aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nazhir, melainkan untuk membina Nazhir supaya harta wakaf yang dikelolanya bisa dikembangkan secara lebih produktif.

Sehingga ke depannya bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada umat muslim, baik itu dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, atau pembangunan infrastruktur publik. Menilik Pasal 49 ayat 1 UU No 41 Tahun 2004 terkait Wakaf, Badan Wakaf Indonesia memiliki sejumlah tugas dan wewenang seperti:

Membina Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan nilai harta benda wakaf.

Mengelola sekaligus mengembangkan aset wakaf, baik itu untuk skala nasional maupun internasional.

Memberikan izin atau persetujuan atas perubahan peruntukan, serta status aset benda yang diwakafkan.

Mengganti atau menghentikan Nazhir. Dalam hal ini, Nazhir bakal diganti apabila melanggar kesepakatan/sumpah, atau karena alasan lain yang mendesak.

Menyetujui adanya penukaran harta benda wakaf.

Menyampaikan saran berikut pertimbangan pada Pemerintah dalam prosedur penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa keabsahan laporan pengembangan, pengelolaan, serta pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang sudah dilakukan oleh pihak Nazhir.

Selain memperoleh pahala di akhirat, masyarakat kita sudah mulai sadar pentingnya saling membantu, bahu-membahu, antar umat demi kesejahteraan bersama.

Nah, sekian informasi mengenai lembaga negara yang mengurus wakaf uang untuk menambah wawasan literasi zakat wakaf Anda. Jika Anda tertarik untuk mendalami literasi zakat wakaf lainnya, ragam informasi yang disediakan oleh laman resmi kementerian agama, BWI, ataupun blog personal bisa jadi opsi terbaik untuk Anda tempuh.

Komentar

Loading...