Tim Bantuan Hukum Mabes TNI untuk Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen

  • Nasional
  • 22 Jul 2019 | 23:48 WIB
  • Oleh sm.com
  • Dilihat 93 kali
image
foto: Istimewa

beritajowo.com / jakarta - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia akan membentuk Tim Bantuan Hukum. Tim tersebut kemudian akan bekerjasama dengan Tim Penasehat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

"Pembentukan Tim Bantuan Hukum Mabes TNI berdasarkan tindak lanjut dari surat permohonan Tim Penasehat Hukum Kivlan Zen kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, beberapa waktu lalu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7).

Menurutnya, isi dari surat permohonan tim penasehat hukum tersebut ada dua. Yakni mengajukan permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen.

"Setelah berkoordinasi dengan menteri-menteri Bidang Polhukam, per mohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan terhadap Kivlan Zen tidak diberikan.  Namun demikian, permohonan bantuan hukum akan diberikan," ujarnya.

Dikatakan, bantuan hukum tersebut merupakan hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI, termasuk purnawirawan. Hal itu diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018.

"Perlu dipahami bahwa bantuan hukum yang diberikan, sifatnya advokasi dan pendampingan. Hal itu sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku," tandasnya.

Artinya, kata dia, bantuan hukum kepada Kivlan Zen tidak hanya pada saat Praperadilan saja, namun juga selama proses hukum berlangsung.  "Dan sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap," tegasnya.

img
BeJo@17
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU