Korupsi Pengadaan Kapal Bea Cukai Rugikan Negara Rp 179 Miliar

  • Nasional
  • 21 Mei 2019 | 21:43 WIB
  • Oleh RPK
  • Dilihat 276 kali
no image
foto(istimewa)

beritajowo.com // jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan kapal di dua instansi pemerintah, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Di Bea Cukai, KPK mengidentifikasi dugaan korupsi dalam pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boal/FCB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013 2015.

Sementara di KKP, KPK menyidik pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Penkanan lndonesia (SKlPl) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerlan Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2012 2016."Diduga total kerugian keuangan negara sekitar Rp179,28 Miliar," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK Jakarta, Selasa (21/5).

Saut menuturkan, keempat tersangka yang ditetapkan KPK yakni, Istadi Prahastanto (IPR), Pejabat Pembuat Komitmen; Heru Sumarwanto (HSU), Ketua Panitia Lelang ;  Amir Gunawan (AMG), Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) dan Aris Rustandi (ARS) Pejabat Pembuat Komitmen.

Diketahui, Pembangunan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan lndonesia (SKlPl) di KKP, dilatarbelakangi maraknya praktek Illegal fishing yang berdampak hilangnya devisa negara dan rusaknya terumbu karang akibat penggunaan bom, potassium dan bahan berbahaya Iainnya dalam penangkapan ikan.

Lebih lanjut Saut menjelaskan, terkait dugaan korupsi pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat berawal pada bulan November 2012. Saat itu, Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengaajukan Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk pengadaan 16 kapal Patroli Cepat atau Fast Boat Patrol, yaitu: 28meter, 38meter dan 60meter.

"Direk torat Jenderal Bea dan Cukai mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan Kapal Patroli Cepat untuk tahun Jamak 2013 2015 sebesar Rp1,12 triliun," tutur Saut.

Dalam proses lelang, Istadi selaku PPK diduga memutuskan menggunakan metode pelelangan terbatas untuk Kapal Patroli Cepat 28 meter dan 60 meter, dan pelelangan umum untuk kapal patrol cepat 38 meter.  Pada proses pelelangan terbatas tersebut Istadi diduga telah menentukan perusahaan yang dipanggil.

Kemudian, saat pelelangan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawas untuk Kapal Patroli Cepat 38 meter, Istadi diduga mengarahkan panitia lelang untuk tidak memilih perusahaan tertentu.  Setelah pengumuman lelang, Istadi sebagai PPK menandatangai kontrak untuk konsultan perencana, konsultan pengawas dan pembangunan kapal patroli cepat dengan nilai total Rp 1,12 Triliun.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan, diduga telah terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.  Setelah dilakukan uji coba kecepatan, 16 kapal patroli cepat tersebut tidak dapat mencapai kecepatan sesuai ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual class seperti yang dipersyaratkan di kontrak. 

"Meskipun saat Uji coba kecepatan, 16 kapal tersebut tidak memenuhi syarat, namun pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti dengan pembayaran," ujar Saut.

Akhirnya, 9 dari 16 proyek kapal patroli cepat ini dikerjakan oleh PT. DRU, yaitu: 5 unit FPB ukuran 28 meter (Kapal BC 20009 sampai dengan BC 20013) dan 4 unit FPB ukuran 38 meter (Kapal BC 30004 sampai dengan BC 30007). Selama proses pengadaan diduga Istadi sebagai PPK, dan kawan-kawan diduga menerima 7.000 Euro sebagai Sole Agent Mesin  yang dopakal oleh 16 kapal patroli cepat. Diduga kerugian keuangan negara yang dltnmbulkan dari pengadaan 16 kapal patrol cepat ini sekitar Rp117, 7 Milyar.

img
BeJo@22
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU