Pemilu Makin Ramah Difabel

  • Nasional
  • 19 Apr 2019 | 02:51 WIB
  • Oleh sm.com
  • Dilihat 1103 kali
image
Foto: istimewa

beritajowo.com / semarang - SESUNGGING senyum tampak menyertai Rizky Puput Isnaini (24) dan Ahmad Zulfikar Fauzi (22), kala menyapa para tamu yang datang ke rumahnya pagi tadi. Rumah sederhana berdinding batu bata tanpa plesteran semen itu pun riuh. 

Di antara deretan tamu tersebut tampak sejumlah petugas TPS (tempat pemungutan suara) 42 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang, Camat Genuk Ali Muhtar, dan pegiat komunitas difabel.

Sudah sejak pukul 08.00 kedua orang kakak beradik menanti kehadiran petugas TPS. Sejam kemudian rombongan petugas TPS mulai berdatangan. Petugas ini memang khusus melayani warga penyandang disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS . Gang Rohmad, jalan menuju rumahnya yang hanya bisa dilalui motor itu pun jadi sesak dipadati sejumlah kendaraan.
Rabu 17 April ini memang menjadi hari bersejarah baginya. Untuk kali pertama sepanjang hidup kedua saudara kandung ini bisa menikmati rasanya mencoblos pemilu. 

Puput menuturkan, sejak pemilu 5 tahun lalu sebenarnya dia bersama adiknya, Fauzi, sudah memiliki hak pilih. Termasuk pula saat pilkada. Namun sebagai penyandang disabilitas, keduanya yang menerima surat undangan pencoblosan selalu tidak bisa datang lantaran tidak bisa datang sendiri ke lokasi TPS. Jarak rumah dengan TPS memang jauh. “Sekitar 1 kilometer,” jelas Ansori, ayah Puput yang ikut mendampingi kedua anaknya saat pencoblosan.

  Ditambah lagi, pada pemilu 5 tahun lalu, kedua anaknya belum memiliki kursi roda. Kursi roda baru bisa mereka nikmati setelah ada bantuan dermawan sekitar setahun terakhir.  

Puput maupun Fauzi menderita kelumpuhan kaki akibat  muscular dystrophy atau pelemahan otot. “Saya dulu bisa berjalan sendiri sampai kelas 5 SD. Sedangkan adik saya lumpuh kaki sejak kelas 3 SD,” jelas Puput.

Karena itulah, ketika pada hari pencoblosan dia menerima kabar akan kedatangan petugas TPS, betapa girang keduanya. “Pemilu kali ini saya rasakan lebih ramah terhadap difabel,” ujarnya.

Sebagai warga negara yang hak pilihnya sama dengan yang lain, lanjut Puput, dia pun berkeinginan memanfaatkan momen pemilu ini untuk mengaspirasikan suaranya, memilih pemimpin yang dikehendakinya. “Saya berharap bukan hanya saya yang bisa mencoblos pada pemilu kali ini, tapi juga semua penyandang disabilitas,” tandasnya.

Peran Pegiat Komunitas Difabel 
Memang, bukan persoalan sederhana untuk bisa menghadirkan petugas TPS ke rumah penyandang disabilitas.  Kesediaan petugas TPS ke rumah Puput seperti tadi lebih bersifat kasuistis. Karena ada pegiat komunitas difabel yang aktif mendampinginya, petugas tergerak datang.

Peran pegiat seperti Noviana Dibyantari, tidak bisa dibilang kecil dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih kalangan difabel.  

Noviana yang juga founder dan inisiator Komunitas Sahabat Difabel (KSD) serta Roemah Difabel ini, mengawali upayanya dengan meminta Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk menelepon para camat agar penyandang disabilitas yang tidak bisa hadir dijemput ke rumah masing-masing.

Para camat selanjutnya menginstruksikan petugas TPS untuk datang ke rumah penyandang disabilitas. Selain Puput dan Fauzi, setidak nya ada 2 orang lagi yang bisa didatangi petugas TPS di Kota Semarang, yaitu Yeni Endah dan Anna Octa. Dua difabel terakhir sama-sama berdomisili di Banyumanik.

Selain KSD yang dipimpin Noviana, terdapat juga sejumlah komunitas yang ikut membantu peningkatan partisipasi pemilih di kalangan penyandang disabilitas. Seperti Difable Community Indonesia (DFCI) dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), berhasil menggerakkan partisipasi anggotanya hingga 100 persen. 

“DFCI memiliki 128 anggota. Sekitar 80 persennya usia dewasa. Mereka semua ikut mencoblos di TPS,” kata Timotius Joko Pramono, pemimpin DFCI. Sementara, Pertuni Kota Semarang yang memiliki 60 anggota, menurut ketuanya Ahyani, juga berhasil digerakkan 100 persen.

Masukan bagi Pemilu Mendatang
Para pegiat komunitas difabel ini bukan hanya mampu membuat pemilu lebih ramah terhadap difabel, tetapi juga aktif memberikan masukan ke pemerintah dan KPU apabila di lapangan mereka menemui kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Secara umum kualitas pemilu kali ini lebih baik di mata penyandang disabilitas seperti saya. Namun tetap ada kekurangannya juga yang perlu disempurnakan.  Terutama bagi tuna netra, pada pemilu kali ini fasilitas huruf brailenya hanya terdapat pada pilihan presiden dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah),” jelas Hilal Huda, tunadaksa yang saat ini menempuh kuliah di USM. 

Hal tersebut dibenarkan Ketua Pertuni Ahyani.  Dia menyarankan, sebaiknya semua dilengkapi huruf braill untuk memudahkan tunanetra memilih. Saat ini mereka bisa memilih karena dibantu petugas TPS yang membacakan satu per satu nama partai dan calegnya.

Kekurangan tersebut, rupanya juga diakui Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat. “KPU memang hanya menyediakan 2 jenis kartu suara untuk tunanetra, yaitu pilpres dan DPD,” paparnya.

Di setiap penyelenggaraan pemilu, kekurangan memang selalu ada. Selain fasilitas huruf braile yang kurang bagi tunanetra, menurut para pegiat komunitas difabel, pada peraturan penyelenggaraan pemilu belum ada juknis yang mengharuskan petugas TPS melayani semua kebutuhan penyandang disabilitas. 

Layanan terhadap difabel selama ini lebih dipengaruhi oleh keaktifan para pegiat dan relawan, bukan karena sistem yang membuat mekanisme layanan negara terhadap para penyandang disabilitas berjalan otomatis. 

Bisa dibayangkan, seandainya para pegiat dan relawan tidak aktif berkiprah, apakah juga para petugas TPS tergerak menjemput bola mendatangi rumah para pemilih difabel? Itulah pertanyaan yang sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu mendatang.  

“Pemilu harus ramah terhadap difabel. Karena hak kita sebagai warga negara sama dengan yang lain,” pungkas Puput.

Ya, secercah senyum para difabel, adalah asa bagi peningkatan kualitas demokrasi di negeri ini. Jumlah suara penyandang disabilitas, memang kecil. Tapi sekecil apapun suara mereka, ketidakhadiran negara untuk bisa melayani mereka tetaplah menjadi noda besar yang bisa mengurangi makna pemilu sebagai penyalur aspirasi bagi semua. 

Pemilu kali ini memang telah menunjukkan peningkatan kualitas, tapi bagi penyandang disabilitas, kesetaraan tetaplah harus diperjuangkan hingga tuntas. 

img
BeJo@17
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU