Ada Izin Cuti Kampanye, Deklarasi 35 kepala daerah ke Jokowi-Ma'ruf Bukan Pelanggaran

  • Regional
  • 24 Feb 2019 | 01:32 WIB
  • Oleh sm.com
  • Dilihat 209 kali
image
foto: beritajowo.com/dok

beritajowo.com / SEMARANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana maupun administratif Pemilu terhadap deklarasi dukungan kepada pasangan calon nomor 01 calon Presiden dan wakil, Joko Widodo-Ma'aruf Amin yang dilakukan oleh 35 kepala daerah setempat.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng Dr Sri Wahyu Ananingsih SH MHum menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah melakukan pemeriksaan, investigasi, klarifikasi pengumpulkan data dan bukti. Berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut, acara tersebut digelar pada hari Sabtu di mana merupakan hari libur pemerintah Provinsi maupun pemkab/pemkot di Jawa Tengah.

"Berdasarkan klarifikasi, hanya Pemkab Pati yang melaksanakan enam hari kerja atau hari Sabtu masuk. Bupati dan wakil Bupati Pati yang ikut hadir dalam acara tersebut mengantongi izin cuti kampanye," kata wanita yang akrab disapa Ana usai Sosialisasi Partisipatif Bedah Kasus Pidana Pemilu pada Pemilu 2019 di Hotel Grand Candi Semarang, Sabtu (23/2).

Berdasarkan keterangan pelapor, pihak hotel dan terlapor masih kata dia, para kepala daerah itu tidak menggunakan fasilitas pemerintah tapi milik pribadi masing-masing. Fasilitas pribadi yang digunakan, mulai dari proses undangan, kendaraan yang digunakan dan pembayaran hotel. Selain acara tersebut juga sudah mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Polda Jateng, untuk acara/kegiatan tersebut.

Namun demikian sikap dan tindakan para terlap or menurut Ana, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (3).

"Bahwa jabatan Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah nama jabatan Kepala Daerah seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata dan tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok," tuturnya.

Tindakan para kepala daerah itu juga tidak sesuai Pasal 61 ayat (2) pada UU yang sama, bahwa para terlapor memiliki sikap politik itu pada dasarnya merupakan hak pribadi tetapi karena jabatan Kepala Daerah itu melekat dalam dirinya maka tidak sepatutnya jika sikap politik tersebut disampaikan ke publik dan dilakukan secara bersama-sama. 

"Pernyataan dukungan kepada salah satu Paslon merupakan tindakan  yang mengandung unsur keberpihakan kepada salah satu Paslon sehingga melanggar sebagai Kepala Daerah untuk memenuhi kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil adilnya sebagaimana sumpah/janji sebagai Kepala Daerah," tambahnya.

Maka Bawaslu Jateng meneruskan/merekomendasikan kasus ini kepada kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta karena masuk pelanggaran hukum lainnya dan mengumumkan melalui pengumuman sekretariat Bawaslu Jateng serta memberikan status laporan kepada pelapor.

img
BeJo@17
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU