Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara Terkait Kasus Meikarta

  • Nasional
  • 22 Feb 2019 | 02:52 WIB
  • Oleh sm.com
  • Dilihat 180 kali
image
foto: istimewa

beritajowo.com / BANDUNG - Jaksa KPK menuntut terdakwa Billy Sindoro dengan hukuman maksimal yakni 5 tahun penjara plus denda dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Direktur Operasional Lippo Group itu diyakini sebagai pihak di belakang pemberian suap ke Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat Pemkab lainnya.

Bersama Billy, jaksa menuntut pula pegawai Lippo Group, Henry Jasmen dan dua konsultan Lippo, Fitrajaya Purnama dan Taryudi atas perkara yang sama di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (21/2) petang. 

Keempat terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat 1 (b) UU Tipikor. Pasal yang mengatur tindak suap itu hanya memberikan hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 250 juta bagi pelakunya.

Selain pidana maksimal, Billy dituntut pula denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Fitrajaya dituntut 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan sedangkan Fitrajaya dan Taryudi masing-masing pidana 2 tahun plus denda Rp 100 juta subsider 3 bulan.

Merujuk fakta persidangan, jaksa berkeyakinan Billy Sindoro berada di balik pemberian uang suap tersebut sekalipun melakukan bantahan dan tak mengakui keterlibatannya dalam proyek properti tersebut.

"Terdakwa melakukan pengaturan dalam pertemuan dengan Bupati Neneng, memerintahkan proses pengurusan perizinan, dan mengatur pemberian uang," jelas jaksa Wayan Ryana.

Adanya peran Billy tersebut, katanya, diakui pula terdakwa lai nnya yang sama-sama mendapat tuntutan dan saksi lainnya dalam kasus suap senilai lebih dari Rp 16 miliar itu dalam persidangan.

Hal ini salah satunya ditandai dengan kode panggilan yang diakui mereka menunjukan peran Billy Sindoro seperti Santa atau BIS saat berkomunikasi guna kelancaran perolehan izin.

Terdakwa juga diketahui membuat indeks acuan pemberian uang di dinas Pemkab Bekasi atas izin  Meikarta yang diatur berdasarkan skala pekerjaannya. Semakin tinggi, semakin besar uang yang diberikan.

Jaksa juga menjelaskan bahwa Billy Sindoro sudah mengetahui permasalahan perizinan termasuk yang melibatkan peran Pemprov. Dalam tuntutannya, Jaksa pun menyebut aliran dana Rp 1 miliar ke Sekda Jabar, Iwa Karniwa.

Sedangkan izin-izin yang diurus yang melibatkan pejabat di Bekasi di antaranya menyangkut IMB, site plan, block plan, rekomendasi alat pemadam kebakaran, izin lingkungan, Amdal setelah sebelumnya mereka sempat mengurus izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT).

Tuntutan maksimal itu mempertimbangkan pula bahwa Billy Sindoro pernah dihukum untuk kasus suap anggota KPPU sehingga divonis tiga tahun penjara. Bagi jaksa, catatan ini menjadi salah satu pemberat pertimbangan tuntutan.

Atas tuntutan tersebut, keempat terdakwa yakni Billy Sindoro, Henry Jasmen, dan Fitrajaya serta Taryudi yang keduanya dianggap menyesali perbuatannya oleh Jaksa KPK serempak mengaku akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut di persidangan berikutnya.

img
BeJo@17
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU