Tim Gojek Tolak Batasan Jam Kerja

  • Regional
  • 18 Feb 2019 | 05:51 WIB
  • Oleh sm.com
  • Dilihat 217 kali
image
foto: istimewa

beritajowo.com / SEMARANG - Komunitas ojek daring di Semarang menolak aturan batasan jam kerja yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Perwakilan komunitas ojek daring Gojek Semarang Peduli Terhadap Sesama (Go-Splits), Prakoso mengemukakan, pihaknya tidak sepakat dengan sejumlah poin yang tercantum dalam rancangan peraturan menteri tersebut.

Pada RPM itu, terdapat beberapa poin yang di antaranya mengatur tentang lokasi berhenti, parkir dan aspek-apsek lain seperti menaikkan serta menurunkan penumpang, termasuk wilayah operasi yang ditentukan.

"Kami tidak sepakat dengan pembatasan area dan jam kerja. Sistem online itu jalan terus, tidak ada jam istirahat. Kalau istirahat itu karena keinginan kami sendiri. Makanya kami disebut mitra bukan karyawan," kata dia saat berdialog dengan Komunitas Peduli Transportasi Semarang (KPTS) di Semarang, Minggu (17/2).

Selain itu, pihaknya mempertanyakan perwakilan ojek daring atau yang disebut Tim 10 saat menghadiri kegiatan Uji Publik RPM. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementrian Perhuhungan (Kemenhub) di Semarang pada 9 Februari lalu.

"Kami menanyakan Tim 10, itu berdasarkan apa. Apa yang disampaikan tidak mewakili kami. Tim 10 dibentuk tidak sesuai harapan kami. Apalagi di Indonesia ada banyak cabang dan komunitas ojek daring," katanya.

Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Dosen U niversitas Negeri Semarang (Unnes), Alfa Narendra menilai, pembuatan RPM terkesan buru-buru. Kegiatan Uji Publik menyangkut peraturan itu juga tidak melibatkan semua kalangan ojek daring.

"Di Jateng saja, ada lebih dari 60 komunitas ojek daring, yang tidak semuanya dilibatkan dalam pembahasan RPM," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua golongan. Dia juga mempertanyakan poin yang mengatur tentang batasan wilayah operasi.

"Yang disebut wilayah operasi itu, terkait dengan ojek pangkalan atau wilayah administrasi. Kami berharap ada Uji Publik kedua yang mengakomodasi semua kepentingan yang ada," ujarnya.

Ketua KPTS, Theresia Tarigan menyatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan selter, agar bisa dimanfaatkan oleh pengemudi ojek daring.

"Pemda tidak ada perhatian terhadap penyediaan selter, sehingga trotoar yang ada kadang dimanfaatkan mereka," ujarnya.

Keberadaan ojek daring, menurut dia, dianggap salah satu solusi bagi orang tua yang tidak dapat mengantar anaknya baik ketika berangkat maupun pulang dari sekolah.

Sementara itu, pada kegiatan Uji Publik beberapa waktu lalu, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Ahmad Yani menyebut, ada empat masalah pokok yang diatur dalam RPM ini, yakni keselamatan, biaya jasa, suspend dan kemitraan.

Pengaturan ini berdasarkan diskresi Menteri Perhubungan atas dasar kemanusiaan dan keselamatan. Adapun RPM tersebut dibahas bersama Tim 10 (perwakilan ojek daring), akademisi hingga pengamat kebijakan publik.

img
BeJo@17
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU