RSUD Bendan Pekalongan Kehabisan Stok Obat HIV/Aids

  • Regional
  • 15 Feb 2019 | 01:39 WIB
  • Oleh sm.com
  • Dilihat 220 kali
image
Foto: istimewa

beritajowo.com / PEKALONGAN - RSUD Bendan Pekalongan mengaku bingung lantaran pengindap penyakit human immunodeficiency virus (HIV) di Kota Pekalongan hingga akhir 2018 meningkat dua kali lipat, sementara jatah obat terbatas dan tidak masuk program BPJS Kesehatan.

Dinkes Kota Pekalongan menemukan data pada 2017 tercatat 32 orang, namun akhir tahun 2018 naik dua kali lipat, menjadi 68 orang. Data itu dikemukakan Kepala Dinkes Slamet Budiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD, di ruang sidang, Kamis (14/2).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi C, Sudjaka Martana dan wakilnya, Nusron itu juga dihadiri Direktur RSUD Bendan, dr Junaedi Wibawa, MSi Med, SpPK, dan beberapa staf Dinkes dan RSUD.

Dinkes menyebut peningkatan data itu lantaran pihaknya gencar menelusuri pengindap penyakit menular itu. Selain HIV/AIDS,  juga TB Paru, DB dan kusta.

 ‘’Tahun ini kita berusaha untuk menemukan pasien penyakit menular itu sebanyak-banyaknya dan kemudian mengobatinya sampai sembuh,’’  katanya.

Direktur RSUD Bendan, Junaedi menambahkan untuk pemeriksaan perlu obat untuk memastikan virus tersebut.  

‘’Makin banyaknya penderita HIV, membuat RSUD Bendan kebingungan karena jatah obat terbatas, sedangkan pasien BPJS juga tidak bisa dilayani,’’ katanya.

Slamet mengatakan, penyakit HIV itu tidak bisa disembuhkan t etapi bisa dikendalikan. Syaratnya, penderita sepanjang hidup harus minum obat dari dokter.

Dinkes melakukan pemeriksaan pada pendamping lagu 100 orang. Jika ditemukan, langsung diberikan pengobatan.

Menjawab pertanyaan bagaimana pencegahannya, Slamet mengaku telah melakukan dengan gerakan menemukan penyakit menular melalui jejaring di semua RS di Kota Pekalongan.

Kemudian melalui kelompok Sebaya di RSUD Bendan juga mencari penderita HIV dan memotivasi untuk mengobatinya sepanjang hayatnya.

Direktur RSUD Bendan, Junaedi menambahkan, untuk menemukan penderita HIV itu, pihaknya juga melakukan pengetesan terhadap pasien saat hamil, pasien yang akan melakukan tindakan bedah, kondisi tertentu.

Pemeriksaan itu, gratis dan bukan permintaan pasien. ‘’Ini untuk mengetahui dan mengobati penderita HIV,’’ katanya.

Wakil Ketua Komisi C, Nusron menambahkan, saking pentingnya pencegahan HIV itu, maka diperlukan jejaring seluruh RS agar memeriksa pasien yang berpotensi HIV. ‘’Mungkin diperlukan SK Wali Kota yang memerintahkan RS di Kota Pekalongan wajib melakukan pemeriksaan pasien yang hamil dan akan melakukan bedah,’’ katanya.

Sedangkan penderita penyakit menular lain menurut Slamet Budiyanto adalah TB Paru dari 421 tahun 2017 meningkat dari 460 menjadi 260 pada tahun 2018 dan penyakit kusta dari 60 orang menjadi 64 orang.

img
BeJo@17
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU