Donor Politik Rp 20 Miliar,Miliader China ditolak Jadi WN Australia

  • Internasional
  • 07 Feb 2019 | 09:47 WIB
  • Oleh bejo25
  • Dilihat 174 kali
image
foto.(istimewa)

beritajowo.com // Australia - Australia telah mencabut status penduduk tetap dari miliarder China, yang juga merupakan donor politik, Huang Xiangmo, dan menolak aplikasi kewarganegaraannya.

Diketahui Huang Xiangmo dan perusahaannya telah menyumbangkan setidaknya $ 2 juta (atau setara Rp 20 miliar) kepada partai-partai politik Australia

Meski telah menyumbang Rp 20 Miliar,Otoritas terkait telah menolak aplikasi kewarganegaraan Australia Xiangmo dan mencabut status tempat tinggal permanennya

Di sisi lain Agen intelijen Australia telah memperingatkan partai-partai politik agar tidak menerima uang dari miliarder ini

Huang naik daun dengan cepat menjadi pelobi pro-China terkemuka, mendekati politisi dan menyumbangkan setidaknya $ 2 juta (atau setara Rp 20 miliar) kepada partai-partai politik Australia melalui perusahaannya.

Tetapi keputusan dari Departemen Dalam Negeri Australia, yang dibuat ketika Huang berada di luar Australia, membuatnya tak bisa masuk kembali ke negara itu.

ABC mengonfirmasi, "hak pengusaha itu untuk kembali ke Australia telah dibatalkan".

Media lokal Australia melaporkan aplikasi kewarganegaraan Huang telah ditolak dengan sejumlah alasan, termasuk atas dasar karakter dan karena kekhawatiran atas kelayakan jawaban yang diberikan selama wawancara.

ABC mengetahui, keputusan untuk melarang Huang masuk ke Australia disampaikan beberapa bulan yang lalu.

Investigasi bersama ABC-Fairfax di tahun 2017 mengungkap upaya aplikasi kewarganegaraan Australia yang dilakukan Huang macet, di tengah kekhawatiran di antara lembaga-lembaga keamanan tentang Huang dan hubungannya dengan Partai Komunis China.

Agen intelijen Australia (ASIO), yang meneliti permohonan kewarganegaraan itu, sebelumnya memperingatkan Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional karena menerima donasi dari Huang, khawatir ia bisa mencoba mengutamakan kepentingan Beijing.

Beberapa analis meramalkan bahwa Beijing akan bereaksi dengan marah jika ada warganya dije rat undang-undang, yang dirancang untuk menindak campur tangan asing.

Tetapi Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengecilkan kemungkinan itu.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, tetap bungkam tentang laporan itu.

"Pemerintah selalu bertindak konsisten terhadap saran yang kami terima dan itulah apa yang terjadi pada kesempatan ini," katanya.

Morrison menyoroti undang-undang yang melarang sumbangan asing yang mulai berlaku pada 1 Januari.

Ia mengatakan, sumbangan politik sebelumnya telah diterima "dengan itikad baik", berdasarkan informasi yang diketahui pada saat itu, yang menunjukkan bahwa Partai Liberal tidak akan mengembalikan apapun kontribusi Huang.

Pengembang properti itu pindah ke Australia pada tahun 2011 sebelum memberikan sumbangan politik pertamanya pada tahun berikutnya -yakni $ 150.000 (atau setara Rp 1,5 miliar) ke Partai Liberal cabang New South Wales (NSW) selama masa Sam Dastyari sebagai sekretaris partai itu.

Huang juga sempat menjadi presiden dari badan yang berafiliasi dengan Partai Komunis China, yang ditugasi mempromosikan kepentingan partai itu -yakni Dewan Australia untuk Promosi Reunifikasi Damai China.

Salah satu perusahaannya menggelontorkan $ 50.000 (atau setara Rp 500 juta) untuk organisasi penggalangan dana yang dikaitkan dengan mantan Menteri Perdagangan Australia -Andrew Robb, ia membayar $ 55.000 (atau setara Rp 550 juta) untuk makan bersama Pemimpin Oposisi Australia -Bill Shorten, sementara membantu membentuk badan penelitian Australia-China yang dipimpin oleh mantan Menteri Utama NSW, Bob Carr.

Sebelum keputusan departemen imigrasi keluar, tokoh kontroversial itu tinggal di sebuah rumah besar dengan pemandangan Sydney Harbour, di wilayah Mosman, pinggiran kota yang eksklusif.

Pengacara Huang tidak akan mengatakan apakah kliennya akan mengajukan banding untuk menentang keputusan itu dan juru bicaranya menolak berkomentar.

Pada tahun 2017, Huang membantah memiliki hubungan dengan Partai Komunis China.

img
BeJo@25
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU