MaPPI FHUI : Presiden Sedianya Berikan Amnesti, Bukan Grasi

  • Nasional
  • 25 Nov 2018 | 18:35 WIB
  • Oleh VOA
  • Dilihat 170 kali
image
foto: Istimewa

beritajowo.com / jakarta - Ketua harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dio Ashar Wicaksana mengatakan pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk kasus Baiq Nuril ini dirasa tepat, dan tidak mengandung unsur intervensi hukum sama sekali.

Namun sebaliknya, pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Nuril bisa mengajukan grasi kepadanya dapat dianggap menyalahi UU, karena grasi sendiri diperuntukan bagi orang yang dihukum di atas dua tahun penjara, sementara Nuril divonis enam bulan penjara.

< p>“Presiden kemarin bilang bisa grasi, nah ini saya tekankan ketika Presiden bilang ada grasi, dia harus baca UU-nya dulu dimana grasi tidak boleh untuk perkara yang hukumannya di bawah dua tahun sedangkan Baiq Nuril hukumannya enam bulan. Jadi tidak bisa Presiden bilang ada kewenangan grasi. Justru ketika Presiden bisa melakukan grasi berarti dia melakukan suatu penyimpangan hukum,” kata Dio.

Menurutnya, di dalam UU tersebut dikatakan tidak mengatur pembatasan amnesti untuk perkara tententu, sehingga amnesti pun bisa diberikan untuk perkara apapun termasuk untuk kasus Baiq

img
BeJo@17
EDITOR
Loading...

KABAR TERBARU