PT Soloroda Mangkir dari Panggilan Komisi B DPRD

  • Regional
  • 08 Nov 2017 | 22:57 WIB
  • Oleh Red
  • Dilihat 58 kali
image
Pertemuan di ruang sidang komisi B DPRD Kab Kudus(Foto: istimewa)

Kudus, beritajowo.com?-?PT Soloroda Indah Plastik (SIP) Kudus, tidak memenuhi panggilan Komisi D DPRD Kabupaten Kudus. Pemanggilan yang dimaksud untuk meminta keterangan dari pemilik perusahaan yang beralamat di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus itu, terkait adanya tuntutan karyawan berupa pesangon dan uang tunggu, sebagai konsekuensi perusahaan yang telah merumahkan karyawan yang jumlahnya sebanyak 380 orang itu.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang sidang Komisi B DPRD Kabupaten Kudus, Rabu (08/11), Komisi B hadir lengkap, dipimpin langsung oleh Ketuanya, Mukhosiron, Disnakertran, Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Terpadu (BPPPMT), Jamsostek Ketenagakerjaan, Kantor Pelayanan Pajak, DPC KSPSI, Sat Pol PP dan perwakilan karyawan PT SIP.

Pertemuan itu sebagai kelanjutan aksi damai ratusan karyawan PT SIP, Senin (06/11), di depan gedung DPRD Kabupaten Kudus. Mereka menuntut pesangon dari pihak perusahaan yang telah merumahkan para karyawan, sejak lima bulan yang lalu, atau Juli 2017. Selain pesangon, mereka juga menuntut uang tunggu yang tidak kunjung dibayarkan, serta BPJS yang dibekukan oleh pihak perusahaan.

Menurut Muchosiron, PT SIP mengirim surat yang ditujukan kepada Komisi B DPRD. Dalam surat yang ditandangani Direktur PT SIP M Toha, disampaikan yang bersangkutan tidak bisa hadir, karena sedang keluar kota.

Ketua Komisi B DPRD itu selanjutnya menegaskan, sikap pimpinan PT SIP itu akan menjadi pertimbangan dan catatan bagi Komisi B, untuk menentukan tindakan yang harus diberikan kepada PT SIP. Pasalnya PT SIP diduga sudah melakukan beberapa keputusan sepihak, antara lain, penutupan perusahaan, pengalihan aset dari PT SIP ke PT Kasih Sumber Rejeki dan menelantarkan karyawan.

Daru Handoyo, tim advokasi DPC KSPSI Kabupaten Kudus yang juga kuasa hukum karyawan PT SIP, dalam kesempatan itu menyampaikan, PT SIP berdiri sejak 2001, kondisinya sehat, produksi dan pemasaranya berjalan lancar. ?Dengan jumlah karyawan sebanyak 380 orang, perusahaan itu tidak bisa tutup begitu saja.?

Menanggapi hal itu, Kepala BPPPMT, Refly Rasiyanto, mengatakan, sampai sekarang PT SIP belum mengajukan penutupan. Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) berlaku selama perusahaan aktif dan berproduksi. Perubahan dilakukan apabila ada pergantian pimpinan atau jenis barang yang diproduksi.

Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan Komisi B DPRD akan memanggil sekali lagi pimpinan PT SIP. ?JIka ternyata pada panggilan kedua juga tidak hadir, kami akan memanggil secara paksa,? tegas Mukhosiron.

img
BeJo@23
EDITOR

KABAR TERBARU