Tanpa GBHN, Arah Pembangunan Nasional Jadi Rumit

  • Nasional
  • 23 Sep 2018 | 04:37 WIB
  • Oleh Ig
  • Dilihat 79 kali
image
foto: istimewa

beritajowo.com / SEMARANG - Pelaksanaan pembangunan nasional butuh berjalan berkesimbungan. Namun permasalahannya semenjak model garis besar haluan negara (GBHN) ditiadakan tak ada kebijakan yang bisa memberikan jaminan.

‘’GBHN dihilangkan seiring berjalannya reformasi. Peniadaannya menyusul Amandemen UUD 1945 yang tak lagi memberikan mandat MPR sebagai lembaga tertinggi negara,’’tutur Anggota Badan Pengkajian MPR Agustina Wilujeng di Kampus Unissula, Sabtu (22/9). 

Dia hadir ditengah kaum cendekiawan berkenaan seminar nasional bertajuk Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPR/MPRS dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.  

Forum itu  mengundang Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, Rektor Unissula Prabowo Setiyawan, Guru Besar Ilmu Hukum UII Yogyakarta Nimatul Huda, pakar hukum Widayati hingga Pemred Harian Umum Suara Merdeka Gunawan Permadi (moderator). Selebihnya hadir Kepala Biro Pengkajian MPR Yana Indrawan dan Kepala Biro Umum MPR Heri Herawan.

Agustina Wilujeng menambahkan tanpa kedudukannya sebagai lembaga tertinggi, MPR tidak lagi menetapkan dan mengesahkan GBHN. Persoalan muncul ketika tidak ada kebijakan yang menjamin arah pembangunan nasional .

Setiap pergantian pemimpin nasional  dipastikan memunculkan kebijakan anyar yang terkadang tidak terkait dengan kebijakan presiden terdahulu. ‘’Belum lagi ketika kebijakan pusat yang kurang selaras dengan provinsi, kabupaten atau kota. Padahal keinginannya adalah membangun sinergi di semua lini,’’jelasnya.

Bambang Sadono merasakan perubahan besar sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pihaknya sekaligus sedang menjalankan serap pendapat berkenaan dihidupkannya lagi kebijakan haluan negara. Namun masih harus dikaji terlebih dulu mengenai lembaga yang akan menetapkannya. Kemudian juga perlukah dilaksanakan amandemen UUD 1945 untuk kesekian kali. Kendati demikian sistem haluan negara dipandang penting menjamin pembangunan nasional yang berkesinambungan.  Utamanya juga untuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.

Nimatul Huda mengatakan untuk menghidupkan kembali GBHN perlu dipikirkan sejumlah aspek. Misalnya mengenai lembaga yang membuat presiden atau MPR. Sebab jika yang membuat MPR maka kondisinya akan kontraproduktif karena presiden dipilih rakyat.

img
BeJo@17
EDITOR

KABAR TERBARU