Aturan Perlindungan Jangan Jadi Tempat Berlindung Guru Tidak Berkualitas

  • Rancangan Perlindungan Guru dan Dosen
  • Regional
  • 21 Sep 2018 | 18:29 WIB
  • Oleh trb.com
  • Dilihat 132 kali
image
foto: istimewa

beritajowo.com / semarang - Peserta Focus Grup Discussion (FGD) terdiri 25 lembaga maupun organisasi profesi se-Jawa Tengah. Diantaranya Kemenag, Rektor Unnes, Rektor UPGRIS, Rektor Undip, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dosen Bidang Saintek, Soshum, dan Kependidikan, LSM Patiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional), LSM Yayasan SETARA, dan perwakilan PAUD/ TK hingga SMA/MAN.

Undip, UPGRIS dan PGRI Jawa Tengah menyelenggarakan FGD Rancangan Perlindungan Guru dan Dosen yang diikuti oleh perwakilan guru baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, Dinas Kependidikan di Hotel Grand Candi Semarang, pada Kamis (20/9/2018). 

FGD Penyusunan PP Perlindungan Guru dan Dosen dihadiri oleh Ketua Umum PB PGRI, Widadi SH, Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); Retno Listyarti, Komnas HAM; Agus Suntoro, S.H., Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia; Dr. Sudharto, M.A, Kemendikbud; Temu Ismail, S.P., M.Pd

Ketua Umum PGRI Widadi SH mengajak para guru dan dosen agar tidak menggunakan peraturan perlindungan guru dan dosen untuk dipakai melindungi guru itu dari kejelekannya karena kejahatan yang paling efektif yaitu berlindung di bawah hukum.

"Jangan sampai aturan ini justru menjadi tempat berlindung guru-guru yang jelek. Mestinya melindungi guru-guru yang sudah baik dan benar tapi memperoleh perlakuan yang tidak semestinya dari pihak di luar guru," ujarnya dalam FGD penyusunan rancangan PP perlindungan Guru dan Dosen di Hotel Grand Candi, Kamis (20/9/2018).

Menurutnya, melalui PP perlindungan guru dan dosen dapat melindungi guru dari perlakuan dari luar guru, dari orang tua, dari masyarakat atau dari siapapun.

"Hanya bedanya kalau dosen yang dididik anak dewasa. Kalau TK hingga SMA yang dididik masih anak-anak, sehingga terdapat UU perlindungan anak. Kalau yang mahasiswa tidak terkena UU perlindungan anak," lanjutnya.

Dia menambahkan, yang sering terjadi benturan UU perlindungan anak dengan perlindungan guru. Nah ini semestinya tadi dimediasi dulu oleh Dewan Kehormatan Guru.

"Misalnya ada orang tua siswa yang anaknya didiskriminasi oleh sekolah bisa langsung diadukan ke Dewan Kehormatan Guru (DKG)," terangnya.

Dia menjelaskan, untuk PGRI semua level sudah ada Dewan Kehormatan Guru tetapi belum pernah dimanfaatkan sebagai tempat mengadu. Aparat hukum sendiri kalau menerima laporan langsung ditangani sendiri, sudah ada MoU tetapi belum efektif.

"Akan menjadi efektif jika Dewan Kehormatan Guru berperan kalau terjadi pengaduan karena ada perlakuan kepada anak yang melanggar kode etik," terangnya.

Seyogyanya bila itu terjadi di kelas, itu mestinya ditangani ke kepala sekolah dulu, kepala sekolah menyelesaikan. Satuan pendidikan juga harus diberdayakan, kalau itu masih belum puas dilaporkan ke Dewan Kehormatan Guru, tidak langsung ke aparat.

img
BeJo@17
EDITOR

KABAR TERBARU